Bagaimana Negara Ini Diatur

Konstitusi dan monarki

Konstitusi Kerajaan Hasyimiyah Yordania diadopsi pada tahun 1952 dan telah diamandemen beberapa kali sejak itu. Konstitusi ini menetapkan bentuk negara, kewenangan lembaga-lembaganya, serta hak dan kewajiban warga negara. Menurut konstitusi, Yordania adalah monarki turun-temurun, dan takhta diwariskan di dalam keluarga kerajaan Hasyimiyah.

Raja adalah kepala negara. Konstitusi memberikan sejumlah peran kepada Raja, termasuk mengangkat Perdana Menteri, mengesahkan undang-undang, dan menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata. Raja yang bertakhta saat ini adalah Raja Abdullah II, yang telah memerintah sejak 1999. Konstitusi juga mengatur adanya Putra Mahkota sebagai pewaris takhta.

Eksekutif: Dewan Menteri

Kekuasaan eksekutif dijalankan melalui Dewan Menteri, yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri dan para menteri diangkat dengan dekret kerajaan. Setiap menteri memimpin kementerian yang bertanggung jawab atas bidang tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, atau air. Dewan Menteri mengelola urusan negara sehari-hari serta menyiapkan rancangan undang-undang dan anggaran nasional.

Menurut konstitusi, Dewan Menteri bertanggung jawab secara kolektif kepada Dewan Perwakilan, dan setiap menteri juga bertanggung jawab atas kinerja kementeriannya sendiri. Departemen pemerintah dan lembaga publik menjalankan kebijakan di seluruh negeri, dan banyak layanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pencatatan sipil, diberikan melalui kantor-kantor wilayah di setiap kegubernuran.

Legislatif: Majelis Nasional

Kekuasaan legislatif dipegang oleh Parlemen, yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai Majlis al-Umma, atau Majelis Nasional, bersama dengan Raja. Parlemen memiliki dua kamar. Senat, yang disebut Majlis al-A'yan, adalah kamar atas, dan anggotanya diangkat oleh Raja. Dewan Perwakilan, yang disebut Majlis al-Nuwwab, adalah kamar bawah, dan anggotanya dipilih oleh warga negara dalam pemilihan umum.

Rancangan undang-undang dibahas dan diputuskan melalui pemungutan suara oleh kedua kamar sebelum diajukan untuk mendapat pengesahan Raja. Parlemen juga meninjau dan menyetujui anggaran umum negara, dan anggota Dewan Perwakilan dapat mengajukan pertanyaan kepada para menteri. Setiap kamar memiliki ketua dan komisi-komisi tetapnya sendiri. Konstitusi menetapkan jumlah senator tidak lebih dari separuh jumlah anggota Dewan Perwakilan.

Yudikatif

Konstitusi menetapkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang independen. Pengadilan disusun dalam tiga jenis utama. Pengadilan umum, atau perdata, menangani perkara perdata dan pidana, dan terdiri atas pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, dan Mahkamah Kasasi, yang merupakan pengadilan tertinggi dalam sistem ini. Pengadilan tata usaha negara meninjau keputusan yang diambil oleh badan-badan publik.

Pengadilan agama menangani perkara status pribadi, seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. Bagi umat Muslim, pengadilan ini adalah pengadilan syariah; bagi komunitas Kristen yang diakui, pengadilan ini berupa dewan gereja masing-masing. Pengadilan khusus dibentuk dengan undang-undang untuk bidang-bidang tertentu. Sejak 2012, Mahkamah Konstitusi memeriksa kesesuaian undang-undang dan peraturan dengan konstitusi serta menafsirkan ketentuan-ketentuannya.

Pemerintahan daerah

Untuk keperluan administrasi, Yordania dibagi menjadi 12 kegubernuran, yang dalam bahasa Arab disebut muhafazat. Setiap kegubernuran dipimpin oleh seorang gubernur yang diangkat oleh pemerintah, dan dibagi lagi menjadi distrik, yang disebut alwiya, serta subdistrik. Kegubernuran-kegubernuran itu adalah Amman, Irbid, Zarqa, Balqa, Mafraq, Jerash, Ajloun, Madaba, Karak, Tafilah, Ma'an, dan Aqaba.

Kota-kota besar dan kecil memiliki dewan kota yang mengurus layanan lokal seperti jalan, pasar, taman, dan izin mendirikan bangunan. Ibu kota dikelola oleh Pemerintah Kota Amman Raya. Di selatan, Otoritas Kawasan Ekonomi Khusus Aqaba mengelola kota Aqaba dan kawasan sekitarnya, termasuk Kawasan Lindung Wadi Rum.